Istilah ‘pembangunan’ dapat didefinisikan mengandung
pengertian adanya suatu situasi yang berkembang, atau suatu perkembangan
kepribadian seseorang, untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada
sekedar proses yang berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum yang
menjelaskan setiap proses perkembangan. Istilah pembangunan yang longgar ini
menurut C.H Dodd, dikutip Eddy Kurniawan (1991: 104), yang lebih mempersamakan
pembangunan dengan perubahan semata, barangkali terletak pada definisi
pembangunan politik yang dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum
belajar, dan memperbaiki tingkah laku melalui proses ini. Lebih lanjut Dadd
mengatakan ‘pembangunan di lain pihak dapat diartikan sebagai kemajuan kearah
tujuan yang lebih luas, atau kemajuan ke arah yang ditentukan oleh agen, atau
oleh diri sendiri.
Langkah-langkah pembangunan politik akan
mempengaruhi pula perkembangan sistem-sistem politik yang beralaku di berbagai
Negara, sementara Gabriel Almond, menggariskan penilainnya, bahwa ciri-ciri
sistem politik yang maju ada pada masyarakat pada masyarakat modern, sedangkan
ciri-ciri sistem politik tidak maju ada pada masyarakat tradisional.
Pengertian Almond tentang tradisi dan modernitas,
atau menurut istilah yang lebih disukainya’ rasional’ digambarkan berdasarkan
perisitlahan Parsonyang berakar dalam tengah-tengah analisis sosiologi. Akan
tetapi sumbangan khas Almond dalam hubungan ini adalah penekanan yang diberikan
olehnya, bahwa ditinjau dari segi kultur, semua sistem politik adalah campuran,
perpaduan unsurunsur modern dan unsur tradisional. Jadi menerut Gabriel Almond
semua sistem politik yang maju di barat maupun yang terbelakang di
Negara-negara bukan barat adalah sistem-sistem peralihan.
Pengertian pembangunan politik memiliki beberapa
perumusan yang dikemukakan oleh W.Pucian Pye, dikutip oleh Juwono Sudarsono
(1991: 93) menyebutkan beberapa pandangan para ahli mengenai definisi
pembangunan politik, W.Pucian Pye menyebutkan sepuluh pengertian tentang pembangunan
politik yang perlu diperhatikan antara lain:
1.
Pebangunan politik sebagai
prasyrat politik untuk pembangunan ekonomi.
2.
Pembangunan politik sebagai ciri khas
kehidupan masyarakat industri.
3.
Pembangunan politik
sebagai modernisasi politik.
4.
Pembangunan politik
sebagai operasi negara-negara bangsa.
5.
Pembangunan politik
sebagai pembangunan admistrasi dan hukum.
6.
Pembagunan politik sebagai
mobilisasi dan partisipasi massa.
7.
Pembangunan politik
sebagai pembinaan demokrasi.
8.
Pembangunan politik
sebagai stabilitas dan perubahan teratur.
9.
Pembangunan politik
sebagai mobilisasi dan kekuasaan.
10. Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial.
Lebih daripada itu bahwa pembangunan politik terkait
juga dengan masalah partisipasi massa dan kerlibatan rakyat dalam
kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, bisa bercorak demokratis atau
totaliter. Namun, yang terpenting adalah semua orang yang menjadi warga Negara
ikut aktif dalam proses politik.
Begitu juga Pye mengungkapkan dalam kaitannya antara
pembangunan politik dengan sistem politik ada tiga dimensi yaitu: pertama,
pertambahanpersamaan antara individu dalam hubungannya dengan sistem politik;
kedua, pertambaan kemampuan sistem politik dalam hubungannya dengan lingkungannya;
ketiga, pertumbuhan pembedaan lembaga dan struktur di dalam sistem politik itu.
Secara generalisasi ada perumusan tentang pembangunan politik di mana memiliki
empat pengertian-pengertian yang sering diulang-ulang: rasionalisasi, integrasi
nasional, demokratisasi, dan mobilasi atau partisipasi.
Selanjutnya, proses-proses yang terus ini bergantung
pada perkembangan struktural dan kultural. Perubahan dalam stukur politik,
seperti ekskutif, birokrasi, partai-partai, kelompok-kelompok kepentingan dan
media masssa. Adapun perubuhan kultural mencakup persebaran nilai-nilai, sikap
dan keterampilan dalam masyarakat yang konsisten dengan peran-peran tersebut,
khususnya kesiapan untuk menuruti hukum, kecenderungan partisipasi dan harapa kesejahteraan.
0 comments:
Post a Comment