Menjalankan tugas-tugas pendidikan pemilih dan penyadaran masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Bawaslu mesti memiliki public relationatau duta pengawasan yang akan menyampaikan pesan-pesan pentingnya pengawasan oleh masyarakat. Tugas mereka adalah menyosialisasikan pengawasan dan mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Duta pengawasan bisa dipilih dari public figure atau pesohor yang memiliki pengaruh luas.Mungkin artis atau musisi dengan penggemar yang cukup besar.Duta pengawasan ini yang nantinya menjadi ikon pengawasan dan memiliki pengaruh signifikan untuk mendorong orang turut-serta dalam pengawasan pemilu.

Duta pengawasan ini yang diharapkan mampu mendorong partisipan-partisipan yang dipilih, seperti pemilih pemula yang berada di perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk turut berpartisipasi. Kelompok ini dipilih, karena cenderung bebas kepentingan, memiliki sifat optimis, pengguna aktif media sosial, dan yang paling penting bisa memberikan efek domino untuk mendorong orang lain berpartisipasi, baik keluarga maupun lingkungan sekitar.

Kelompok-kelompok pemilih pemula ini yang kemudian disebut sebagai democracy heroes (pahlawan demokrasi).Pemberian gelar seperti ini diperlukan untuk mendorong semangat dan partisipasi.Mereka adalah pahlawan demokrasi atau orang yang sangat penting dalam mendorong berjalannya demokrasi di Indonesia. Mereka didorong untuk menggunakan tools yang telah disiapkan oleh Bawaslu. Jadi tools berupa media sosial yang didesain itu akan menjadi alat yang digunakan dalam setiap program partisipasi pengawasan.

Dorongan untuk melibatkan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, dilakukan dengan menjalin kerjasama berbagai pihak, seperti kementerian pendidikan atau organisasi-organisasi yang berkembang di setiap institusi.Akan sangat menarik jika dorongan partisipasi dalam pengawasan ini masuk dalam salah satu kurikulum seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), atau mata kuliah Hukum Tata Negara atau Ilmu Politik.

Organisasi-organisasi, seperti Kepanduan (Pramuka), juga menjadi potensi yang bisa digarap dalam mendorong partisipasi masyarakat.Organisasi Kepanduan biasanya memiliki acara pertemuan-pertemuan seperti Jambore Nasional ataupun pertemuan sejenis ditingkat kecamatan, kabupaten dan bahkan provinsi.Namun, yang disampaikan dan menjadi materi dalam kampanye partisipasi publik ini adalah penanaman netralitas atau ketidakberpihakan pada orang atau kelompok tertentu.

Categories: politik