STRATEGI MENJARING PEMILIH PEMULA DALAM DAFTAR PEMILIH

Banyak definisi kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Orang yang melakukan tindakan untuk mempengaruhi atau mendapat pengikut inilah yang disebut dengan pemimpin.

Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya  jika ada pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan bersama rakyat Indonesia adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai yang tertuang dalam Pancasila. Untuk mencapai tujuan rakyat Indonesia inilah dibutuhkan pemimpin. Pemimpin ini harus dipilih dari jutaan rakyat Indonesia. Tentunya orang yang dipilih adalah orang dipandang mampu mengantarkan rakyat Indonesia kepada cita-citanya. Pemimpin yang terpilih akan melaksanakan tindakan kepemimpinan. Pemimpin Indonesia harus mampu mempengaruhi dan mendapatkan pengikut dari rakyat Indonesia agar rakyat mau berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-citanya. Untuk memilih pemimpin inilah dibutuhkan sarana pemilu/pemilihan yang demokratis. Pemilihan yang demokratis merupakan cerminan demokrasi sudah berjalan dengan baik.

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis -tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya.  Standar minimal  demokrasi  biasanya  adalah  adanya  pemilihan  umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya pa rtisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai  politik,  dan  mengekspresikan  pendapat  dalam  forum -forum  publik  maupun media massa. Dari definisi demokrasi tersebut terlihat bahwa partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi.

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.4 Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal), rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Demokrasi memberikan  hak  yang  setara  bagi  seluruh  warga  Negara  untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan guna mengatur Pemerintahan dengan perantaraan wakilnya. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak berminat menggunakan hak pilihnya. Padahal hak memilih dimiliki oleh seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih termasuk dalam hal ini pemilih pemula. Namun nampaknya sampai saat ini hanya sebagian kecil pemilih pemula tergarap denga baik untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan. Partisipasi dalam hal ini baik pada saat persipan maupun pelaksanaan. Untuk menjamin partisipasi pemilih inilah dibutuhkan sebuah komisi pemilihan umum untuk melaksanakan pemilu/pemilihan. Di Indonesia pelaksana pemilu/pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan  Umum  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  15

Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mana mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini mempertegas bahwa Komisi Pemilihan  Umum  merupakan  lembaga  Negara  yang  sangat  penting  secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional,tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil. Peran startegis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan  Umum dihadapkan pada sejumlah tantangan berupa  issue actual dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan, baik nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian lembaga Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan.Adapun tantangan tersebut sebagai berikut :

a.  Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis.

b.  Peran media massa sangat besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan berkembangnya isu aktual diatas, pemutakhiran daftar pemilih menjadi sangat strategis dari lembaga Komisi Pemilihan Umum mengingat masih tingginya Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar dalam daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu baik secara nasional maupun lokal.

Categories: politik