PERAN PARA AKTOR DALAM MEWUJUDKAN PILKADA ACEH YANG DAMAI

Pilkada menjadi gerbang awal bagi proses demokratisasi di Aceh. Namun, Pilkada bukan ajang konflik. Memang, dalam setiap kegiatan politik akan selalu ditemui gesekan-gesekan karena perbedaan kepentingan. Hal ini yang seringkali menjadi konflik. Namun jika para aktor dalam suatu event pilkada dapat mengelola potensi konflik, maka konflik bukan sesuatu yang harus dihindari tapi dimaknai secara arif. Maka inilah yang perlu dilakukan oleh para aktor dalam pilkada.

1.      KIP (KOMISI INDEPENDEN PEMILU)

Peran KIP dalam Pilkada di Aceh ini sangat krusial. Lembaga inilah yang menyelenggarakan pelaksaan pemilu di Aceh. Oleh karena itu, lembaga ini harus memiliki profesionalitas yang teruji dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KIP perlu menyelenggarakan pilkada secara seksama dan terstruktur seperti yang telah direncanakan. Sebagai penyelenggara pilkada, KIP mesti bersifta netral. Jelas, bahwa posisinya bukan sebagai pendukung para calon tapi mengakomodasi para calon untuk maju ke pertarungan politik melalui pilkada.

            Konflik yang terjadi bisa saja muncul dari kurang tanggapnya KIP terhadap permasalahan mengenai pilkada di masyarakat. Seperti yang diberitakan, terdapat salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akhirnya tidak ada didatangi oleh sekitar 300an warga masyarakat karena ada permasalahan. Ini adalah bentuk ketidakpuasan warga masyarakat karena ternyata ada warga yang seharusnya bisa mencoblos tetapi oleh panitia pengumungutan setempat tidak diperkenankan mencoblos karena hanya membawa KTP. Padahal, di media massa di Aceh sudah disiarkan, bagi mereka yang hanya memiliki KTP juga bisa turut mencoblos.4 Kenyataan di lapangan berbeda. Hal ini tidak hanya terjadi di salah satu TPS saja tetapi di berbagai TPS. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja KIP. Inipun tidak ada tanggapan yang positif dari KIP.

2.      MASYARAKAT DAN PILKADA

Bagaimanapun juga, pelaksanaan pilkada merupakan suatu kebutuhan bernuansa politis bagi kesejahteraan masyarakat nantinya. Pilkada diharapkan mampu menghasilkan para pemimpin-pemimpin daerah yang mempunyai kapabilitas memimpin di Aceh, kecakapan, sikap yang baik dan tentu saja sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan dari masyarakat. Masyarakat Aceh selama ini mengalami masa krisis yang luar biasa. Sejak berlangsungnya konflik dengan GAM dan bencana gempa serta tsunami membuat masyarakat Aceh mengalami pengalaman psikologis yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, pilkada menjadi harapan bagi masyarakat Aceh untuk mendapatkan pemimpin yang kiranya dapat mendengarkan keluahan dan aspirasi mereka. Pilkada membuka harapan baru untuk dapat keluar dari keterpurukan. Masalah lain, adalah kemiskinan yang ada di Aceh. Harapannya, dengan pilkada masyarakat bisa menemukan sosok yang bisa memperbaiki nasib mereka di kemudian hari.

            Namun, harapan tanpa aksi adalah sia-sia. Dalam pilkada langsung yang istimewa ini, masyarakat wajib untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan lingkungan politik yang lebih demokratis. Partisipasi aktif sederhana bisa ditunjukkan dengan mengikuti pencoblosan. Ini tanda awal bagi masyarakat bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang mengantarkan pada pintu perubahan yang lebih baik. Selain itu, menciptakan pilkada yang jujur, adil, aman dan damai juga merupakan tanggungjawab bersama antara seluruh pihak termasuk masyarakat.Peran aktif masyarakat dalam menciptakan pilkada yang jujur, adil, aman dan damai sangat penting. Konflik tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Munculnya konflik juga berasal dari gesekan-gesekan masalah sosial di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dalam pilkada hendaknya tidak perlu menjadi konflik fisik yang hanya akan menghancurkan dan menambah beban bagi masyarakat sendiri. Justru, ketika ditemukan kecurangan-kecurangan di dalam pilkada, masyarakat hendaknya melihat ini sebagai kasus hukum kriminal yang harus diselesaikan lewat jalur hukum juga, bukan melalui kontak senjata.

            Kampanye yang melibatkan masyarakat dan memobilisasi massa perlu juga diperlihatakan bahwa rasa damai tetap ada dalam pilkada. Jangan sampai, aksi mobilisasi massa menjadi ajang kerusuhan antar pendukung calon. Bom yang meledak pada saat pencoblosan melukai jalannya pilkada damai. Apalagi, bom meledak di salah satu TPS di Aceh Utara. Peran serta masyarakat untuk menjaga perdamaian belum sepenuhnya dipahami sebagai sebuah proses yang membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan hati. Masih ada beberapa warga yang meneror warga lain dan berusaha menggagalkan pilkada. Rasa ketidakpuasan ini tidak disalurkan ke tempat yang tepat, tetapi justru menimbulkan ketegangan dan kerusuhan.

3.      PANITIA PENGAWAS DAN PEMANTAU PILKADA

Dari data yang didapatkan, pilkada di Aceh termasuk pilkada yang ramai pemantau. Artinya, banyak sekali lembaga-lembaga pemantau pilkada, baik yang berasal dari dalam negri maupun, dari luar negeri maupun dari badan-badan internasional. Tercatat, ada 6 lembaga asing yang memantau pilkada, yakni: European Union Election Observation Mission (EUEOM), International Republican Institute (IRI), Asian Networking For Free Election (ANFREL), National Democratic Intitute (NDI), Pemerintah Amerika Serikat (AS), dan Local Government Support Program (LGSP). Sedangkan dari dalam negeri terdapat 5 lembaga yakni: Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP). Adapun pemantau lokal adalah Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Aceh International Recovery Program dan I-Card.6
Selain ada pemantau pilkada juga diawasi oleh Panwaslih. Fungsi dari Panwas Pilkada sebenarnya sama pentingnya dengan proses pilkada itu sendiri. Jika ternyata dalam pilkada ditemukan berbagai macam penyelewengan dan pelanggaran maka akan menorehkan tinta merah dalam demokrasi di Aceh. Oleh karena itu, pengawasan pemilu hendaknya dilakukan secara cermat dan seksama oleh para pengawas dan pemantau pilkada. Segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pilkada haruslah mendapatkan sanksi yang tegas dengan diproses secara hukum. Panwas harus bekerja ekstra sepanjang berlangsungnya pilkada mulai dari tahap persiapan hingga pelantikan gubernur. Mengawasi jalannya pencoblosan pada 11 Desember 2006 yang lalu menjadi salah satu contoh tugas pengawas pemilu.

            Panitia pengawas harus memiliki kompetensi khusus. Mereka harus bisa solid dan bekerjasama. Jangan sampai pengawas pilkada justru berada di balik money politic selama pilkada. Sebelumnya, anggota panwas memang dibekali dengan pelatihan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh bekerja sama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) yang diselenggarakan dua kali, yakni: 7-8 November dan 10-11 November. Tujuannya adalah membangun kredibilitas dan kompetensi anggota panwas dalam rangka pilkada. Panwas juga dibekali pengetahuan hukum tentang pilkada. Dengan demikian Panwas tidak hanya bekerja secara formalitas, namun juga benar-benar memiliki semangat untuk menjadikan pilkada Aceh menjadi momen yang sangat penting bagi tumbuhnya iklim demokrasi di Aceh. Jangan sampai pilkada diwarnai dengan money politic, aksi-aksi curang dan tidak adil lainnya.

Categories: politik