Sementara
jika ditinjau dari pengawasan keamanan, pilkada Aceh Tamiang 2012 lalu dapat
dikatakan efektif dikarenakan panitia pengawas pemilu (panwaslu) telah
mengoptimalkan kinerjanya dalam mensukseskan pilkada pada saat itu, ditandai
oleh tidak adanya pelaporan khusus mengenai tindakan kekerasan fisik yang
biasanya sering terjadi di pilkada Aceh lainnya. Hal tersebut karena
diuntungkan pula oleh keberadaan aparat keamanan (TNI/Polri) yang pada saat
pilkada digelar selalu siaga mengendalikan keadaan untuk menciptakan keamanan
dan perdamaian selama proses pilkada berlangsung. Meskipun pada awalnya
TNI/Polri dianggap tidak netral karena pengamanan yang dilakukan TNI/Polri
dikampung-kampung diindikasi melahirkan intimidasi terhadap anggota Partai
Aceh.
Pengamanan
TNI/Polri dianggap tidak netral karena keberadaaan mereka di daerah pelosok
membuat suasana pilkada menjadi seperti daerah darurat militer, terbuktinya
dengan adanya palang portal dijalan masuk desa-desa terpencil (Kecamatan Bandar
Pusaka, Kecamatan Sekerak, Kecamatan Bendahara, dan Kecamatan Banda Mulia) yang
dijaga sedikitnya 20 aparat TNI/Polri disetiap kampung. Pengawasan keamanan
yang bisa dikatakan ketat ini dianggap terlalu berlebihan namun demikian hal
ini dilakukan guna menciptakan suatu pemilihan umum kepala daerah yang lebih
kondusif dengan mengedepankan suasana yang aman dan tentram.
Dalam
hal ini, posisi aparat keamanan disini juga diharapkan dapat mengekang
pergerakan GAM yang seolah-olah bisa saja berulah seperti halnya yang terjadi disejumlah
daerah lainnya di Provinsi Aceh, seperti kasus penembakan di Kabupaten Bener
Meriah, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk mencegah
hal itu terjadi maka pengawasan keamanan oleh aparat keamanan di daerah ini
haruslah diperketat.
Pengawasan
keamanan pada pilkada Aceh Tamiang sejatinya memang telah berjalan secara
efektif meski ancaman dan intimidasi kerap terjadi oleh salah satu kandidat
dalam hal ini panwaslu dan aparat keamanan saling bahu membahu mengatasi serta
mengantisipasi agar kerusuhan dan konflik yang kerap terjadi pada pilkada
sebelumnya tidak terjadi lagi pada pilkada 2012.
Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa keefektifan pemilukada bisa ditandai dengan
adanya pengawasan keamanan yang baik oleh tim pelaksanaan pemilu, ditandai oleh
sarana dan prasarana yang memadai tentu akan menciptakan interaksi antara
sistem pelaksanaan demokrasi dan kehidupan demokrasi yang baik pula, dengan
demikian hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik warga untuk berpartisipasi
dalam pemilukada, dan jika tujuan daripada berdemokrasi telah terwujud maka
dengan sendirinya kebebasan sipil masyarakat akan terealisasikan.
0 comments:
Post a Comment