Teori Kedaulatan

Karakteristik utama negara-bangsa adalah kedaulatan. Dalam literatur hubungan  internasional  kedaulatan  diartikan  sebagai  otoritas  atau  kekuasaan negara tertinggi yang tunduk kepada batasan-batasan eksternal (Couloumbis & Wolfe, 1990:77).

Berkaitan dengan kedaulatan, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu Negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara (Hadiwijoyo, 2009:24).

Sedangkan  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  buku  Pengantar  Hukum Internasional mengatakan bahwa:

“Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas- batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian ( Kusumaatmadja, 1982 : 15) .

Suatu Negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain (Rudi, 2002

:21).

Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok yaitu :

       Asli yang artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

       Permanen  artinya  kekuasaan  itu  tetap  ada  selama  negara  itu  berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.

       Tunggal (bulat) artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.

       Tidak   terbatas   (absolut)   artinya   kekuasaan   ini   tidak   dibatasi   oleh keku

style="letter-spacing: -.05pt;">asaan lain. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, tentu kekuasaan   tertinggi   yang   dimilikinya   itu   akan   lenyap   (Budiyanto,

2003:25).

Dalam hal pelaksanaan kedaulatan, suatu negara tidak perlu meminta izin dari negara lain untuk menjalankan kekuasaanya. Kedaulatan ini jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial. Sedangkan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. Artinya, hak berdaulat suatu negara haruslah merupakan konsensus dan mendapat persetujuan dari negara lain. Hak berdaulat umumnya mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dan atau laut pada kawasan tertentu yang tidak tercakup   dalam   wilayah   kedaulatan   Negara.   Jadi,   jika   terjadi   perebutan kepemilikan atas pulau dan atau klaim dan penguasaan sumber daya alam dan atau laut dalam wilayah 12 mil laut dari garis pangkal, maka ini adalah konflik kedaulatan dan apabila terjadi konflik atas pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan atau laut diluar dari garis pangkal maka hal ini merupakan konflik hak berdaulat atas negara (Murdiansya, 2009 : 81).

Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008

Tentang  Wilayah  Negara,  pada  pasal  7  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia memiliki  hak-hak  berdaulat  dan  hak-hak  lain  di  Wilayah  Yurisdiksi  yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Categories: politik