Sistem Pemilihan Mekanis.

2.  Sistem Pemilihan Mekanis.

Masih menurut Wolhoff, sistem pemilihan mekanis berpangkal tolak dari pemikiran bahwa : 6

a.  Rakyat  di  dalam  suatu  negara  dipandang  sebagai  massa  individu- individu yang sama.

6 Loc.cit

b.  Individu-individu  inilah  yang  bertindak  sebagai  pengendali  hak  pilih aktif.

c.  Masing-masing individu berhak mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan untuk satu Lembaga Perwakilan Rakyat.

d. Dalam  negara  liberal  mengutamakan  individu-individu  sebagai kesatuan otonom dan masyarakat dipandang sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan  antar  individu  yang  bersifat  kontraktual. Sedangkan di dalam negara sosialis-komunis lebih mengutamakan totaliteit kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu-individu dalam totaliteit kolektif ini.

e.  Partai  politik  atau  organisasi  politik  berperan  dalam  mengorganisir pemilih,  sehingga  eksistensinya  (keberadaannya)  sangat  diperlukan, baik menurut sistem satu partai, dua partai ataupun multi partai.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut di atas, maka keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh yang dalam perkembangannya disebut sebagai Dewan Perwakilan   Rakyat   (DPR)   atau   Parlemen.   Dengan   adanya   sistem pemilihan  mekanis  inilah,  maka  dikenal  adanya  dua  sistem  Pemilihan Umum, yaitu:

a.  Sistem Pemilihan distrik; dan

b.  Sistem Pemilihan Proporsional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, kedua sistem Pemilihan Umum ini   membuka   peluang   adanya   kombinasi   antara   keduanya.   Sistem Pemilihan yang mengkombinasikan antara sistem distrik dan Proporsional adalah   sistem   Pemilihan   Umum   yang   dilaksanakan   di   Indonesia,

sebagaimana tertuang di dalam     UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu.7

Sistem yang dimaksud adalah "Sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka8

a.  Sistem Pemilihan Distrik.

Tatanan  Pemilihan  umum seperti ini dapat digambarkan  sebagai berikut. Wilayah suatu negara yang menyelenggarakan  suatu pemilihan untuk  wakil-wakil  di parlemen,  dibagi  atas  distrik-distrik  pemilihan  yang jumlahnya   sama  dengan  kursi  yang  tersedia   di  parlemen   (kursi  di Parlemen  yang  diperebutkan   dalam  Pemilihan  umum).  Setiap  distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di Parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut.

Jikalau pembagian  distrik dirasa terlalu banyak,  maka dapat juga dipergunakan  cara  penentuan  distrik  berdasarkan  kursi  di Parlemen  di bagi dua. Hal ini berarti untuk masing-masing distrik bisa mengirimkan dua calon  untuk  duduk  di  kursi  Parlemen.   Contohnya:   Jumlah  Kursi  di Parlemen adalah 500. Untuk cara yang pertama dapat ditempuh dengan

membagi  wilayah  negara  menjadi  500  distrik.  Jikalau  cara  seperti  ini

7         Ketika buku ini disusun RUU tentang Pemilihan  Umum tersebut  masih dalam tahap pembicaraan di DPR-RI

8        Pasal 5 ayat (l)  UU tentang Pemilihan Umum.

mengakibatkan   jumlah   distrik  terlalu   banyak,   maka   dapat   ditempuh dengan membagi wilayah negara menjadi 250 distrik. Cara yang kedua ini mengakibatkan masing-masing distrik bisa mengirimkan wakil sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan tatanan (sistem) Pemilihan distrik semacam ini, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah :

1. Hubungan antara rakyat dengan "sang wakil" relatif dekat. Hal ini disebabkan partai-partai politik tidak mungkin mencalonkan calon wakil rakyat  yang tidak populer di masing-masing  distrik. Selain itu dalam perkembangan lebih lanjut sang wakil tidak akan mengatas namakan Partai Politik,  karena  dalam Pemilihan  distrik,  rakyat  memilih  orang. Bukan Partai Politik.

2.  Sistem ini mendorong  penyatuan  partai-partai  (khususnya  jika suatu negara  itu  mempergunakan  sistem  multi  partai).  Hal  ini  disebabkan calon yang terpilih di masing-masing distrik hanya satu atau lebih dari satu,  dan terpilihnya  mereka  ini semata-mata  hanya  karena kepopuleran dan kredibilitasnya.  Oleh sebab itulah ada kemungkinan partai-partai politik itu bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih "mumpuni" diantara mereka. Calon yang mumpuni itu belum tentu berasal dari satu partai. Bahkan ada kemungkinan adalah calon independen dan non partisan.

3.  Organisasi  dari penyelenggaraan  pemilihan  dengan sistem distrik ini relatif   sederhana.   Tidak   memerlukan   banyak   orang   dan   banyak

birokrasi untuk menyusun kepanitiaan Pemilihan. Biayanya relatif lebih murah  dan  penyelenggaraannya   relatif  singkat.   Sisa  suara  yang terbuang tidak perlu diperhitungkan.

4. Dengan mempergunakan sistem distrik, maka ada kemungkinan pertumbuhan Partai Politik yang cenderung sektarian, ideologis/aliran, dan primordialisme menjadi berkurang. Hal ini mengingat tokoh-tokoh politik yang terpilih menjadi wakil masing-masing distrik lebih mengedepankan  kepentingan  rakyat  di  masing-masing  distrik, ketimbang kepentingan kelompok Partai yang justru kadangkala menyimpang dari kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan   kelemahan   dan   sistem   pemilihan   distrik,   dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.  Banyak   suara   yang   terbuang.   Bahkan   ada   kemungkinan   terjadi fenomena  Low  representative  Versus  High  representative.   Artinya Calon yang menjadi  wakil dari suatu distrik,  pada hakikatnya  hanya memperoleh suara minoritas (Low Representative) yang ada di distrik yang  bersangkutan,  jikalau  dibandingkan  jumlah  total  suara  (High Representative) dari calon-calon lain di distrik tersebut. Contohnya : Calon A : 40 suara.

Calon B : 39 suara. Calon C : 25 suara. Calon D : 20 Suara. Calon E : 15 suara.

Berdasarkan  suara tersebut maka Wakil Rakyat dari Distrik tersebut adalah   A.  Akan   tetapi   bila  dilihat   jumlah   total  perolehan   suara (B+C+D+E), maka representasi dari calon A di distrik tersebut adalah rendah (Low representative).

2.  Menyulitkan  bagi Partai-partai  kecil dan golongan-golongan  minoritas untuk  mempunyai   wakil  di  Lembaga   Perwakilan   Rakyat.  Apalagi mereka ini terpencar dalam berbagai distrik pemilihan.

b.  Sistem Pemilihan Proporsional (Multi member constituency).

Tatanan  (sistem)  pemilihan  umum  seperti  ini  adalah mempergunakan mekanisme sebagai berikut. Kursi yang tersedia di Parlemen  Pusat  diperebutkan   dalam  suatu  Pemilihan  Umum,  dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan  Umum sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan. Misalnya untuk kepentingan ini ditentukan  suatu perimbangan  1 : 400.000.  Imbangan  suara seperti ini, artinya 1 (satu) orang wakil harus memperoleh dukungan suara 400.000 rakyat pemilih yang berhak. Dengan kata lain sejumlah 400.000 pemilih mempunyai 1 (satu) orang wakil di Parlemen.

Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, dan tiap suara dihitung. Dalam arti bahwa suara yang diperoleh dari suatu daerah dapat ditambahkan  dari suara yang diperoleh dari suatu daerah lainnya. Sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta Pemilihan

Umum   (Partai   Politik/Golongan    Politik)   memperoleh    kursi/wakil   di

Parlemen Pusat.

Kendatipun negara dianggap satu daerah pemilihan, namun mengingat luas wilayah suatu negara serta jumlah penduduk yang besar, maka pada umumnya dalam sistem pemilihan proporsional ini sering dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik pemilihan), yaitu wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan.

Kemudian - dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk   dan   faktor-faktor   politik  lainnya   -  kursi   yang   tersedia   di Parlemen  Pusat yang akan diperebutkan  dalam Pemilihan Umum harus lebih dulu dibagikan ke daerah-daerah pemilihan. Tetapi jumlah kursi yang diperebutkan ini tidak boleh satu untuk satu daerah pemilihan, melainkan harus   lebih   dari   satu.   Inilah   yang   sering   disebut   Multy   member constituency. Sehingga pemenang dari satu daerah pemilihan terdiri dari lebih dari satu orang.

Contoh  yang  dapat  dipergunakan  untuk  memperjelas  sistem  ini adalah : Misalnya  suatu negara yang mempunyai  30 kursi di Parlemen akan  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  dengan  sistem proporsional. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

-    Pertama : dibagikan terlebih dahulu 30 kursi tersebut kepada daerah-

daerah pemilihan, misalnya ada 4 (empat) daerah pemilihan.

-     Kedua: dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk dan sebagainya, maka ditentukan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan A: 10 kursi. Daerah Pemilihan B : 7 kursi. Daerah Pemilihan C: 7 kursi. Daerah Pemilihan D : 6 kursi.

-    Ketiga  :  misalnya  kursi  yang  berada  di  daerah  pemilihan  A  yang

berjumlah 10 dibagikan kepada Partai politik/golongan  politik peserta Pemilihan  Umum  sesuai  dengan  imbangan  suara  yang  diperoleh dalam pemilihan umum yang bersangkutan.

-    Keempat  : dari hasil yang diperoleh  tersebut,  Partai politik/golongan

politik dapat menentukan anggota-anggotanya yang akan duduk di Parlemen dengan berlandaskan pada stelsel daftar calon anggota Parlemen.  Stelsel  daftar  ini  tersusun  berdasarkan  nomor  urut.  Oleh sebab itu nomor urut yang paling atas-lah yang memungkinkan untuk dapat dipilih oleh Partai politik yang bersangkutan sebagai wakil rakyat yang duduk di Parlemen.

Dalam perhitungan suara - dalam rangka menentukan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Partai politik/golongan politik peserta Pemilihan  Umum - maka cara yang ditempuh  adalah dengan  membagi jumlah suara yang diperoleh masing-masing peserta Pemilihan Umum dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sedangkan sisa suara yang mungkin ada di suatu daerah pemilihan tidak dapat dipindahkan ke daerah pemilihan yang lain.

Secara ideal sistem pemilihan umum proporsional ini mengandung kebaikan-kebaikan, seperti jumlah suara pemilih yang terbuang sangat sedikit, merangkum partai-partai kecil atau golongan minoritas untuk mendudukkan  wakilnya di Parlemen. Akan tetapi sistem ini mengandung

kelemahan yang cukup substansiil, yaitu :9

1.  Sistem  ini  mempermudah  fragmentasi  partai  dan  timbulnya  partai- partai baru. Dengan keadaan yang demikian ini, maka dengan mempergunakan  sistem  proposional  justru  menjurus  kearah munculnya bermacam-macam golongan, sehingga lebih mempertajam perbedaan-perbedaan  yang  ada.  Kurang  mendorong  untuk dipergunakan dalam mencari dan memanfaatkan persamaan- persamaan. Dengan mempergunakan sistem ini peta Politik justru mengarah pada politik aliran yang sarat dengan konflik ideologi.

2. Wakil-wakil yang terpilih justru merasa lebih dekat dengan induk organisasinya,  yaitu  Partai  Politik.  Kurang  memiliki  loyalitas  kepada rakyat pemilih. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa keberadaan Partai Politik dalam menentukan seseorang menjadi wakil rakyat lebih dominan dari pada kemampuan individu dari sang wakil. Rakyat hanya memilih Partai Politik. Bukan memilih seorang wakil.

3.  Dengan membuka peluang munculnya banyak partai, maka sistem ini justru mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, sebab pada

9 Ibid, hlm. 180

umumnya penentuan pemerintahan  didasarkan pada koalisi dari dua partai atau lebih.

Disamping kedua sistem tersebut di atas, masih dijumpai adanya sistem lain, yaitu sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem semacam ini dikembangkan oleh Indonesia dalam melaksanakan Pemilu tahun 2004. Mekanisme dari sistem ini hampir sama dengan sistem proporsional. Akan tetapi dalam penentuan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, Partai politik hanya mengajukan  calon-calon  dalam daftar yang disusun berdasarkan abjad. Bukan nomor urut. Kemudian dalam pelaksanaan pemungutan suara, rakyat pemilih disamping "mencoblos" Partai Politik yang dikehendaki,  mereka juga memilih nama-nama  calon wakil yang diajukan oleh Partai politik yang bersangkutan. Cara semacam ini dimunculkan sebagai respon atas keprihatinan rakyat terhadap kualitas wakil-wakil rakyat yang lebih condong mementingkan kepentingan Partai Politik. Sehingga dengan mempergunakan cara semacam ini, diharapkan wakil rakyat benar-benar mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Hal ini mengingat  walaupun  dia  dicalonkan  oleh  Partai  politik,  namun  secara definitif dapat atau tidaknya dia duduk di DPR semata-mata sangat tergantung   pada  hasil  pilihan  rakyat  yang  diambil  dari  daftar  calon tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-undang tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,  adil,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.   Perluasan  asas  pemilu

semacam ini memang dirasa terlalu "membabi-buta". Akan tetapi. berdasarkan pengalaman Pemilu di Indonesia yang selalu bernuansa manipulatif,   penuh   intimidasi,   tidak   jujur,   sewenang-wenang,   maka memang  masuk  akal  jika  asas-asas  Pemilihan  umum  tersebut dikembangkan sedemikian rupa.

Masih berkaitan dengan asas Pemilihan Umum. Di dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-

2004 dan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan  pemilihan umum dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi  rakyat seluas-luasnya  atas dasar prinsip demokratis, langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  adil  dan  beradab.  Berkaitan dengan   ketentuan   semacam   inilah,   maka   Undang-undang   tentang

Pemilihan Umum mengembangkan asas Pemilihan Umum.10

Pengertian  dan  makna  asas-asas  Pemilu  Indonesia  yang sedemikian  komplek tersebut di atas, kalau diterjemahkan  lebih singkat pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berbeda dengan asas- asas Pemilu yang pernah berlaku semasa Orde Baru. Semasa Orde Baru asas-asas Pemilu yang dipergunakan hanyalah "LUBER" (Langsung, Umum,  Bebas, dan Rahasia).  Asas-asas  semacam ini pada hakikatnya hanya  dipergunakan  pada  saat  pemungutan  suara.  Sementara  untuk

10   Lihat Penjelasan Umum dalam Draft RUU tentang Pemilihan Umum.

memberikan     landasan     filosofis     bagi    seluruh    rangkaian    proses penyelenggaraan Pemilu belum ada asasnya.

C. Tahap-tahap Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahapan Pemilihan Umum di Indonesia - sebagaimana dirancang oleh KPU - pada prinsipnya melalui 10 (sepuluh) tahapan teknis. Secara singkat ke sepuluh tahapan teknis sesuai Pasal 4 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu

(1)  Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali

(2)  Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

a.    Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih b.    Pendaftaran peserta pemilu

c.    Penetapan peserta pemilu

d.    Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

e.    Pencalonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten kota

f.     Masa kampanye g.    Masa tenang

h.    Pemungutan dan Penghitungan suara i.     Penetapan hasil Pemilu

j.     Pengucapan  sumpah  janji  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  dan

DPRD Kab/Kota.

D.   Kilas Balik Pemilu di Indonesia.

Dalam catatan sejarah Indonesia telah menyelenggarakan 9 (sembilan)  kali Pemilu. Sejak Pemilu  tahun 1955,  perkembangan  untuk mencapai masyarakat  yang demokratis  masih nampak suram. Kalaupun Pemilu  tahun  1955  dan  Pemilu  tahun  1999  dikatakan  banyak  orang adalah Pemilu yang demokratis,  namun kenyataan  menunjukkan  bahwa hasil-hasil  Pemilu  dari  kedua  penyelenggaraan  Pemilu  tersebut  tidak cukup signifikan untuk dipergunakan sebagai tolok ukur proses perjalanan sistem demokratis yang diidam-idamkan.

Dalam Pemilu tahun 1955 banyak analis politik dan pakar ketatanegaraan  menganggap  bahwa Pemilu tersebut merupakan  Pemilu yang paling demokratis yang pernah dilakukan di Indonesia. Kendatipun demikian, Herbert Feith mengemukakan  bahwa penyelenggaraan  Pemilu tahun 1955 sesungguhnya  merupakan  bentuk kompromi  politik Sukarno terhadap   berbagai   tekanan   yang   muncul   dari   TNI   soal   otoritas pemerintahan  yang korup dan nepotis,  percekcokan  antar Partai Politik serta    bancinya    pemerintahan    dalam    menghadapi    urusan-urusan

ekonomi.11  Kondisi sebagaimana digambarkan oleh Feith ini juga nampak

jelas  dalam realitas  politik menjelang  dan sesudah  Pemilu  tahun 1999, yang  juga  dianggap   sebagai  salah  satu  Pemilu   di  Indonesia   yang demokratis.

11 Herbert Feith, The Indonesian Elections of 1955.

Kondisi Politik menjelang Pemilu tahun 1999 ditandai dengan ambruknya legitimasi rezim Orde Baru sebagai akibat bobroknya moralitas para penyelenggara negara melalui penguatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)    secara   sistemik   yang   pada   gilirannya   mengakibatkan terjadinya  krisis  multi-dimensional.  Kondisi semacam ini yang kemudian mengakibatkan   munculnya   kompromi-kompromi   dikalangan   elit  politik setelah  jatuhnya  Presiden  Soeharto  - untuk  mempercepat  pelaksanaan Pemilu pada tahun 1999.

Tidak dapat dipungkiri  bahwa secara umum Pelaksanaan  Pemilu tahun 1999 memang lebih demokratis ketimbang Pemilu-pemilu  semasa Orde Baru. Akan tetapi pelaksanaan yang demokratis tersebut tidak diimbangi dan dibarengi dengan kelanjutan mekanisme sistem ketatanegaraan  yang  demokratis  pula.  Bahkan  disana-sini  cenderung kearah  anarkhis.  Berbagai  kompromi  politik  pasca  Pemilu  tahun  1999 masih  tetap  mendominasi  dalam  penyelenggaraan  sistem ketatanegaraan. Konflik antara Eksekutif dan Legislatif memuncak dan tak terkendali.

Dalam negara demokratis, kompromi-kompromi  politik seharusnya diletakkan dalam lingkup konstitusional (kelembagaan) demokratis secara konstitusional. Tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan  informal antar elit Partai Politik yang sifatnya jelas ekstra-konstitusional. Kita bisa mengambil  beberapa  contoh,  diantaranya  adalah  penentuan  Kabinet  di Era KH. Abdurrahman ‘Gus Dur' Wahid dan Era Megawati Soekarno Putri

yang sarat dengan kompromi politik untuk bagi-bagi "kue" kekuasaan. Contoh lain adalah pertemuan-pertemuan elit Partai Politik yang dilakukan di luar Parlemen dan semakin marak guna mengambil kesepakatan- kesepakatan politik dalam rangka menghadapi suatu moment ketatanegaraan  tertentu,  misalnya  menghadapi  Sidang  Tahunan  (ST) MPR.

Contoh-contoh tersebut di atas mengakibatkan hasil Pemilu tahun

1999  hanya  bermakna  demokratis  yang  semu.  Rakyat  sebagai  subyek utama  prinsip  kedaulatan  rakyat  masih  tetap  diletakkan  sebagai  obyek dari Partai-partai Politik dalam menancapkan hegemoninya untuk melanggengkan kekuasaan. Tragisnya proses pembodohan rakyat masih terus  saja  berlangsung.  Inilah gambaran  kilas  balik Pemilu  yang  dapat penulis kemukakan secara singkat. Semoga gambaran ini dapat dipergunakan  sebagai  refleksi  untuk  menyusun  sistem  ketatanegaraan dan Pemilu yang lebih demokratis dan aspiratif.

E.  Partai Politik.

Keberadaan    Partai   Politik   dalam   kehidupan    ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan  faktor yang patut diperhitungkan  serta diikut sertakan dalam proses  politik,  Dengan  adanya  gagasan  untuk melibatkan  rakyat dalam  proses  politik  (kehidupan  dan  aktifitas  ketatanegaraan),   maka

secara  spontan  Partai  Politik  berkembang  menjadi  penghubung  antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.12

Dengan  demikian  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan.

Sudah   banyak   definisi   yang   dikemukakan   oleh   para   sarjana mengenai   pengertian   Partai  Politik  tersebut.   Definisi-definisi   tersebut antara lain :13

1.  Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut atau mempertahankan  penguasaan  terhadap pemerintahan bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

2.  R.H.    Soltou:    Sekelompok    warganegara    yang    sedikit    banyak

terorganisir,   yang   bertindak   sebagai   satu   kesatuan   politik,   yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

3.  Sigmund   Neumann:   Organisasi   dari   aktivis-aktivis   politik   yang

berusaha  untuk  menguasai  kekuasaan  pemerintahan  serta  merebut

12   Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, him. 159.

13   Ibid, hlm. 160-161

Categories: politik