PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN

Pembahasan

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah   untuk diukur intensitasnya adalah perilaku masyarakat dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan prosentase orang   yang memilih dibandingkan dengan jumlah   warga negara yang berhak memilih. Ternyata juga bahwa pendapatan, pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang berpendapatan   tinggi,   yang   berpendidikan   baik,   yang   berstatus   sosial   tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi   dari pada orang   yang berpendapatan serta berpendidikan rendah.

Akan tetapi, memberikan suara dalam pemilihan tidak merupakan satu-satunya bentuk partisipasi, lagi pula   pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang sangat kasar mengenai partisipasi. Masih terdapat berbagai bentuk partisipasi lain yang  berjalan  secara kontinue dan tidak terbatas pada masa pemilihan umum saja. Kegiatan-kegiatan ini  menunjukan   bahwa presentase  partisipasi dalam  pemilihan umum  sering kali berbeda dengan prosentase partisipasi dalam kegiatan yang tidak menyangkut pemberian suara semata-mata. Maka dari itu, untuk mengukur tingkat partisipasi perlu diteliti berbagai kegiatan politik.

Berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi politik masyarakat dan bahwa pengikut sertaannya akan membantu penanganannya masalah- masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, agama dsb.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan saudara Fredik.T seorang mahasiswa dari desa Akediri Kecamatan Jailolo mengenai keikiutsertaan Masyarakat Dalam Partai Politik. “Keikutsertaan masyarakat dalam partai politi tidak efektif   ini   terbukti   dengan   tidak   ada   keseriusan   masyarakat   di   desa   kami berpartisipasi dalam partai politik itu dikarenakan partisipasi warga hanya bersifat musiman dan lebih cenderung ikut-ikutan”.

Selanjutnya   guna   menambah   data   dalam   penelitian   ini   maka   penulis mewancarai seorang Tokoh Masyarakat  yang bernama Bapak A. Sandiang. Mengenai partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran.”Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran   akhir-akhir ini bisa dibilang   tidak berjalan dengan lancar itu disebabkan,masyarakat  banyak  yang  tidak  hadir  bila  desa  atau  dari  kecamatan sedang mengadakan musyawarah. Alasannya percuma ikut musyawarah kalau akhirnya bukan keputusan masyarakat yang ditindak lanjuti melainkan keputusan pemerintah .jadi apa yang diharapkan masyarakat dihiraukan.contohnya masyarakat meminta adanya pembangunan bak penampung air, dari desa malah membangun jalan setapak.

Belum ada definisi partisipasi politik yang memusatkan dan mencakup seluruh ruang lingkup yang berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan. Adalah kurang tepat untuk memulai dari beberapa batasan pemikiran opriori yang dapat mewakili intisari dari partisipasi politik, akhirnya mereka tiba pada suatu kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam pembangunan yang disebut sebagai  “defelopment participation”, sebagai berikut :

1.   Keterlibatan rakyat di dalam proses pembuatan keputusan.

2.   Keterlibatan dalam implementasi dari program-program.

3.   Keterlibatan dalam benefits dan evaluasi dari setiap program.

Sesuai dengan strategi pembangunan nasional, antara lain masyarakat perlu diberi pengetahuan politik dalam hal ini adalah pemberian pendidikan politik adalah suatu kenyataan setiap Masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang dibawa oleh pengaruh lingkungan dan keadaan sosial, ekonomi dan politik pada saat tertentu.

Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pembekalan selain berupa bimbingan dan pengarahan sesuai prinsip kebersamaan juga pembekalan ideologis, yang harus dimulai sejak kecil baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, juga melalui kursus-kursus dan lokakarya. Dengan rangkaian usaha ini pada hakekatnya adalah dalam rangka proses peralihan dari pelestarian nilai-nilai Pancasila.

Namun yang penting dalam pembekalan ini adalah adanya kesadaran, kemauan dan tekad dari masyarakat untuk berani maju dan tampil ke depan, dalam melaksanakan tanggung jawab nasional yang lebih besar berdasarkan identitas dan kepercayaan kepada kekuatan sendiri.

Dengan demikian, pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan  tanggung  jawab  masing-masing,  menjunjung  tinggi  hukum,    agama,  luhur budinya. Ini  karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat.

Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.

Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawacara dengan Bapak ICKSAN.M.T ALI .SIP selaku Camat Kecamatan Jailolo mengenai pengaruh pendidikan politik terhadap   partisipasi   politik.”Pendidikan   politik   itu   sangat   berpengaruh   sekali terhadap partisipasi poliik itu dikarenakan apabila masyarakat mendapat pendidikan politik otomatis masyarakat lebih mengerti dan paham bagaimana berpolitik yang baik .

Dengan demikian, pendidikan politik dapat menumbuhkan semangat di dalam Masyarakat, dengan berbagai cara antara lain: ceramah tentang contoh  teladan dari para Tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa cara lain seperti:

1.   Bahan-bahan bacaan dari surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan bisa membentuk pendapat umum.

2.   Siaran-siaran radio maupun televisi.

3.   Organisasi-organisasi   yang   ada   dalam   masyarakat   itu,   apakah   itu merupakan organisasi yang bersifat sosial, agama maupun bersifat politik.

Dari kegiatan memang sangat diharapkan pendidikan politik benar-benar dilaksanakan agar benar-benar masyarakat khususnya generasi muda lebih aktif. Berbicara tentang pendidikan politik yang paling dominan adalah ideologi Pancasila yang diartikan sebagai cita-cita atau keinginan suatu bangsa untuk memperoleh kemajuan dan perbaikan disegala bidang demi mencapai kesejahteraan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Ideologi Pancasila secara jelas merupakan pengejawantahan semangat kebangsaan, cara dan pedoman mencapai cita-cita, dasar-dasar dan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pedoman hidup dari bangsa yang bersangkutan yang harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari (M. Djadijono, 1985:75).

Selanjutnya untuk dapat mengetahui perlunya ideologi bagi suatu bangsa dalam hidup bernegara terlebih dahulu di jelaskan fungsi ideologi itu sendiri. Dalam kaitannya  dengan  hidup  suatu  bangsa  yang  beraneka  ragam,  ideologi  berfungsi sebagai  dasar atau  kerangka bagi  kehidupan  bersama,  juga sebagai  pemberi  arah

tujuan terhadap pemikiran dan kegiatan bersama dari suatu unsur yang ada dalam suatu masyarakat negara. Oleh karenanya, negara sebagai suatu bentuk organisasi kemasyarakatan dan bersifat nasional hanya akan dapat dikemudikan secara terarah dan  efisien  apabila  ada  gambaran   yang  jelas  mengenai  hakekat,  tujuan  dan susunannya (K. Dipoyudo, 1979,9).

Melihat fungsi ideologi seperti terurai di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa gambaran mengenai hakekat, tujuan dasar dan susunan suatu negara itu terkristalisasikan  dalam  bentuk  ideologi,  dan  ideologi  itu  adalah  yang  bersifat nasional. Dengan demikian ideologi nasional sangat penting artinya bagi kehidupan suatu bangsa dalam hidup bernegara ataupun masyarakat. Tanpa ideologi nasional, kehidupan  bangsa  yang  bersangkutan  akan  terombang-ambing,  sebaliknya dengan ideologi nasional bangsa yang bersangkutan akan kokoh kuat karena memiliki tujuan yang jelas (R. Hamarung, 1980:88).

Sebagaimana telah disepakati bersama bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik  Indonesia,  maka Pancasila disamping  itu  juga merupakan  ideologi  atau pandangan  hidup  bersama  yang  dapat  mempersatukan  bangsa  Indonesia  yang beraneka ragam ini dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan pantulan kepribadian bersama, karena Pancasila memberi corak dan ciri khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain.

Pancasila adalah kesadaran dan cita-cita moral yang berupa di dalam kebudayaan Indonesia, Pancasila adalah jiwa Bangsa Indonesia, karena itu Pancasila menuntut dari kita semua untuk memelihara dan mengembangkan sikap seimbang, selaras dan serasi dalam kehidupan. Semangat seperti itu pula diharapkan hendaknya menjiwai dan mewarisi pemikiran dan kegiatan dalam menterjemahkan Pancasila dalam seluruh perikehidupan bangsa Indonesia baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan sehingga dengan demikian akan terwujud suatu masyarakat Pancasila yang merupakan salah satu dari sekian banyak pokok-pokok Ideologi Nasional Pancasila.

Adapun  masyarakat  yang  demikian  ialah  suatu  masyarakat  yang  berada, dimana dalam pergaulan sehari-hari sesama anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati dan saling menghargai, bantu membantu, tolong menolong, mengetahui akan hak dan kewajiban masing-masing, menunjang akan hukum yang berlaku serta seluruh masyarakat dapat merasakan hidup yang penuh kedamaian  dan  keamanan  material  dan  spiritual.  Mengingat  dalam  masyarakat

Pancasila adalah di dukung dengan moral yang jujur dan baik, yaitu moral Pancasila itu sendiri, dimana tingkah laku lahiriah manusia-manusia individu dalam masyarakat didasarkan atas Pancasila.

Secara ilustratif, maka dapat digambarkan bahwa masyarakat Pancasila ialah suatu masyarakat dimana tegaknya Demokrasi, tegaknya Undang-undang, tegaknya keadilan, tegaknya hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan yang erat yang sudah terlaksana sebaik mungkin.

Berikut ini adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Jailolo  Bapak  MISPAN  DO .LUTFI mengenai  pengaruh  budaya  politik  terhadap tingkat patisipasi politik.

“bicara pengaruh budaya politik terhadap tingkat partisipasi politik dikecamatan jailolo itu sangat penting dan berpengaruh sekali.karena dilihat dari beberapa hasil pemilahan   kepala desa Akediri,Tedeng,soekonora,bukumatiti guemaadu,dan jalan baru,kepala desa terpilih adalah kepala desa yang mepunyai keluarga besar didesa tersebut”

Berbicara mengenai Budaya, tidak terlepas kaitannya dengan sikap mental dari pada masyarakat itu sendiri. Hal ini jelas terlihat dimana untuk membentuk suatu kebiasaan tentulah harus dilihat pula karakter dari pada individu, sampai pada masyarakat.

Budaya politik dapat dilihat dari adanya ikatan primodialisme, dan dapat didefinisikan sebagai hubungan Kekerabatan yang erat berdasarkan garis keturunan yang dimaksud yaitu: keturunan yang berasal dari keluarga: ibu, bapak, kakek, nenek, dan moyang yang semuanya terhimpun menjadi suatu masyarakat yang besar dalam suatu   wilayah   Sehingga,   dalam   kehidupan   masyarakat   nampak   adanya   suatu kerjasama, sikap sosial yang tinggi untuk saling membantu dalam pelaksanaan pembangunan politik.

Model budaya semacam di atas telah ada pada masyarakat yang ada di Kecamatan Jailolo semenjak dulu, dan keturunan ini telah ada dalam masyarakat, dimana telah dibentuk kerukunan-kerukunan keluarga baik yang berskala kecil (keluarga berdasarkan marga) maupun keluarga yang berskala besar yang semuanya terhimpun dalam suatu masyarakat.

Peningkatan partisipasi politik bagi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum dipengaruhi oleh budaya politik atau ikatan primodal yang kuat serta berpengaruh   dalam   kehidupan   masyarakat.   Misalnya   ada   tokoh   politik   yang

merupakan   figur   dalam   partai   politik   secara   otomatis   dapat   mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan politik kepada partai politik yang dipimpin, yang berusaha untuk meyakinkan masyarakat kepada pemimpin mereka dapat mendorong untuk mendukung pemimpin mereka baik di kecamatan dan ditingkat yang lebih tinggi. Karena ada harapan kalau dukungan masyarakat tersebut berhasil atau menang maka nasib masyarakat dapat lebih diperhatikan.

.

Penutup

A . Kesimpulan

Berdasarkan   hasil   dan   pembahasan   di   atas,   maka   penelitian   ini   dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.      Kesadaran Masyarakat untuk berpartisipasi politik secara aktif bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan politik serta sosialisai politik kepada masyarakat.

2.      Partisipasi politik masyarakat bukan hanya dalam berbentuk pemikiran dan ide-ide, tetapi lebih di tekankan kepada bentuk konkrit untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini camat sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat camat dapat dirasakan menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat.

3.      Selain partisipasi politik masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan camat, maka   sebaliknya   pula,   dimana   kebijakan   camat   dapat   mempengaruhi partisipasi  politik  masyarakat,  oleh  karenanya  kedua  hal  ini  harus  dapat berjalan sering agar dapat tercipta suatu keseimbangan.

B.  Saran

1.    Mengingat kurangnya partisipasi politik masyarakat yang ada di kecamatan Jailolo, maka Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini camat harus dapat melihat secara  jeli,  untuk  meningkatkannya,  sehingga  nantinya  diharapkan  dalam jangka waktu kedepan, proses pembuatan kebijakan camat dapat lebih efektif dan efisien lagi, sehingga menuju kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Jailolo.

2.    Di   Kecamatan   Jailolo   terkesan   pemerintah   tidak   terlalu   memperhatikan pendapat,  ide-ide  pemikiran  dari  masyarakat,  oleh  karena  itu  diharapkan kiranya pemerintah setempat dapat menyerap aspirasi dari masyarakat.

Daftar  Pustaka

Rush,Michael  dan  Philip altoft ,Pengantar Sosiologi Politik, CV. Rajawali Jakarta.

Persada nistrasi Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Admiegara. Jakarta: PT Raja

Grafindo.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat

Tinggal Landas.Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan & Hessel Nogi.2005.Manajemen Publik. Jakarta: PT Grasindo.

Irfan  Islamy, 1984. Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara, Aksara Baru.

Jakarta.

Budiadjo Miriam, 1982, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, PT.

Gramedia, Jakarta.

                    , 1986. Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta.

Winarno,  budi  2008,  Kebijakan  Publik  Teori  dan  Proses,  media  pressindo, Yogyakarta.

Effendy, sofian, 2001. Bahan Kuliah Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Publik. MAP Universitas Gaja Mada ,Yogyakarta

Sugiyono. Prof. Dr. 2007, Memahami  Penelitian Kualitatif, Alfabeta ; Bandung

Bintoro Tjokroamidjojo. 1998, Perencanaan Pembangunan, Jakarta: CV. Masagung.