BAB I
PENDAHULUAN
Latar
Belakang masalah
Setiap
berbicara tentang kekuasaan dalam hubungan internasional menimbulkan kesan
bahwa masalah-masalah dunia hanya
berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namum sebenarnya, interaksi
utama antar pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi. Dimensi ekonomi selalu
hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik
kekuasaan, dan tentu saja perekonomian global. Bahkan dalam hubungan
internasioanal yang lebih luas melibatkan berbagai organisasi pemerintahan,
perusahaan, individu dan aktor-aktor non pemerintah lainnya, transaksi ekonomi
juga menjadi kegiatan utama.Beberapa tahun lalu, politik Internasional di
anggap lahan khusus para ilmuwan politik dan ekonomi internasional merupakan
bagian para ekonom. Pada saat ini, politik dunia tidak bisa di pahami hanya
melalui saru perpekstif saja, studi hubungan tidak cukup bila hanya
membahas soal politik tanpa mempelajari ekonomi. Maka pada pembahasan kami
menyajikan berbagai motif, kegiatan, dan kebijakan ekonomi yang melintasi batas
politik nasional
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian ekonomi Politik
Internasional (EPI )
Ekonomi
Politik Internasional ( EPI ) menurut DR.Mohtar Mas’oed dalam bukunya Ekonomi
Politik Internasional tahun 1989/1990, didefinisikan sebagai studi tentang
saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional,yaitu
bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi,defisit neraca perdagangan atau
pembayaran,penanaman modal asing, efisiensi produksi,dsb.berkaitan dengan
urusan politik internasional dan politik domestik.
Mohtar Mas’oed menambahkan
lagi bahwa dalam pengertian yang lebih spesifik bisa disebutkan bahwa fokus
perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar
dengan domestik keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat
domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik
internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai
negara dengan ekonomi internasional; atau sebaliknya, ini adalah studi tentang
dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap
politik domestik negara-negara tertentu.
Sebagai
contoh dapat kita lihat bagaimana gejolak harga minyak dunia ketika Amerika
Serikat mengancam Iran jika tetap berkuat untuk melakukan pengayaan uranium di
wilayah Iran. Walaupun Iran telah berkeras dan berjanji bahwa pengayaan uranium
yang digalakkan oleh pemerintahnya, murni untuk tujuan damai,Amerika Serikat tetap
tidak percaya. Akibatnya Amerika Serikat mengancam akan melakukan tindakan
seperti yang dilakukan olehnya terhadap Irak dan Afghanistan.
Akibat
ancaman ini harga minyak mentah dunia sempat melonjak naik menjadi 72 dolar AS
per barel-nya untuk pertama kali. Hal ini disebabkan adanya ancaman dari Iran
akan membatasi aliran minyak dari ladang-ladang minyaknya, jika krisis Teheran
semakin memburuk. Tentu saja keadaan ini dijadikan serangan balik oleh Iran
agar Amerika Serikat tidak berkeras menyerang negaranya. Karena jika ini
terjadi,Industri Amerika Serikat akan terancam,mengingat banyaknya konsumsi
minyah mentah oleh indsutri di Amerika Serikat.
Selain
itu karena Iran juga adalah produsen minyak mentah nomor empat terbesar di
dunia, maka serangan terhadap Iran akan berpengaruh juga ke seluruh dunia.
Sebaliknya harga minyak mentah yang meroket naik tersebut mengakibatkan ikut
naiknya pula harga kebutuhan pokok di Indonesia. Keadaan ini dikarenakan
pendistribusian kebutuhan pokok seperti beras, sayur mayur, dan sebagainya
menggunakan kenderaaan sebagai alat transportasi dan alat transportasi itu
membutuhkan bensin sebagai pembantu gerak dari mesin kenderaan. Dengan naiknya
harga kebutuhan pokok ini, mengakibatkan keadaan masyarakat semakin sengsara.
Karena naiknya harga kebutuhan pokok, tidak disertai dengan kenaikan pendapatan
masyarakat.
B.
Perkembangan Pemikiran ekonomi politik
Pemikiran
ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas
ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak
bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan
politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat
kuat baik di negara maju maupun negara berkembang.
1. Zaman Klasik
Baru (Pertengahan Abad ke-19 sampai Abad ke-20)
Pada
zaman klasik baru perkembangan ekonomi politik masih didominasi pemikiran
Mazhab Klasik. Namun muncul pula pemikiran lain yang berbeda dengan aliran
Klasik terutama setelah Marx dan Engels membuat teori-teori mereka tentang
sistem ekonomi. Namun dalam Zaman Klasik Baru yang dapat diartikan sebagai masa
jayanya pemikir-pemikir Aliran Klasik gaya baru mereka lainnya.Tokh-tokoh
pemikir zaman ini antara lain : Herman Heinrich (1810-1858), Karl Merger (1841-1921),
Eugen von Bohn Bawerk (1851-1914) dan Friedrich von Wieser (1851-1926).
Perbedaan
antara pemikiran Mazhab Klasik dan Mazhab Neo Klasik terletak pada pola
pendekatan dan metodologi yang dikembangkan. Pusat studi mulai melebar dari
Jerman, Inggris, Austria dan Amerika Serikat. Tidak semua pemikir memberi
konotasi ekonomi politik sebagai kajian mereka karena kebanyakan teori yang
diungkapkan berupa prinsip-prinsip ekonomi konvensional atau hal-hal yang
paradoksal dengan studi ekonomi politik akibat keengganan mereka menggunakan
menyebut istilah tersebut.Buah pemikiran mereka dapat dijadikan tolok ukur
tentang polemik yang terjadi mengenai eksistensi ekonomi politik yang mulai
popular abad ke-20. Tokoh-tokoh yang mengembangkan studi pembangunan masyarakat
yang tak lupa dari pemikiran ekonomi adalah Lucian Pye, La Palombara, David
Easton, Gabriel Almond, Max Weber, Huntington dan Hans J Morgenthau.
2. Zaman
Klasik Baru II
Mazhab ini muncul menjadi penyempurna
Mazhab Klasik Baru. Tokoh pemikirnya antara lain Piero Sraffa (1898-1983), Joan
V Robinson (1903-1983) dan edward H Chamberlain (1899-1967). Mazhab ini
memberikan sumbangan besar dalam lapangan ekonomi politik berupa teori-teori
pembaharuan mazhab pasar, masalah-masalah ekonomi kesejahteraan yang menyoroti
segi normatif dari mekanisme pasar. Mazhab ini menyorot segi moral dari
monopoli dimana adanya pemerasan terhadap tenaga kerja karena praktek itu
menimbulkan kesengsaraan pihak lain.Pendapat Neo Klasik antara lain :
1.
Prinsip akumulasi kapital sebagai
suatu faktor penting
2.
Perkembangan perekonomian sebagai
hasil proses bertahap, harmonis dan kumulatif.
3.
Optimisme terhadap perkembangan
perekonomian.
4.
Adanya aspek internasional dari
perkembangan ekonomi.
Menyangkut
aspek internasional perkembangan ekonomi suatu negara mengalami beberapa tahap:
a.
Mula-mula negara meminjam modal .
b.
Setelah melakukan produktivitas akan
membayar dividen dan bunga pinjaman.
c.
Peningkatan hasil negara dan
sebagian melunasi pinjaman modal.
d.
Menerima dividen dan bunga atau
surplus.
e.
Pemberi pinjaman.
3. Zaman Keynesian (Pertengahan
Abad ke-20)
Mazhab ini
dipelopori John Maynard Keynes (1883-1946), seorang pakar filsafat dari
Cambridge University, Inggris. Ciri-ciri Mazhab ini adalah :
1. Keadaan
ekonomi keseluruhannya merupakan fokus untuk dianalisis.
2. Pendobrakan
atas ilmu ekonomi klasik yang berasumsi bahwa sumber ekonomi yang mengatur
dirinya sendiri itu digunakan seluruhnya dan dianggap stabil.
3. Dalam
perekonomian kapitalis dapat berkembang ketidakseimbangan yang serius dan pengangguran
serta depresi jangka panjang.
Sementara itu ikhtisar umum tentang
ekonomi politik antara lain :
1. Tidak
berlaku lagi dalil kuat dari pemikiran Mazhab Klasik yang menyangkut negara dan
ekonomi yang mengejar tujuan masing-masing.
2. Penguasa
politik dapat mempengaruhi ekonomi melalui variabel ekonomi.
3. Analisis
ekonomi dan kebijakan negara yang berpola intervensi aktif.
4. Kebajikan
individu dalam tabungan masyarkat dapat merugikan kepentingan umum.
4. Zaman Post Keynesian
Para pemikirnya bertujuan memperluas
cakrawala untuk analisis jangka panjang.
- Terdapat
syarat-syarat penting yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan
yang mantap dari pendapatan pada tingkat full employment income dengan
tidak mengalami deflasi maupun implasi
- Apakah
pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga
dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau inflasi secara terus
menerus.
C.
Teori-teori yang berkaitan dengan EPI
Berikut
mengenai perkembangan EPI berdasarkan teori yang dikembangkan beberapa ahli :
1. Teori Merkantilisme
Merkantilisme
adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang berada pada garis depan
pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat perekonomian internasional
sebgai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan daripada
sebgai wilayah kerjasama dan saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar
negara dapat mengambil dua bentuk yang berbeda ( Gilpin 1987 ; 32). Pertama
adalah merkantilisme bertahan atau ramah ( benign Mercantulism) adalah negara
memelihara kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur
penting dalam keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki dampak
negatif pada negara lain. Yang kedua adalah merkantilisme agresif atau jahat(
malevolent mercatutis) yaitu megara-negara berupaya mengeksploitasi
perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi. Sebagai contoh,
imperalisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di asia dan Afrika.
Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan kekuatan politik
militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, dalam
lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan ekonomi mendukung
pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan kekuatanpolitik dapat
meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara.Kaum merkantilis menyatakan bahwa
perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan utama peningkatan kekuatan negara,
politik harus di utamakan daripada ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan
spesifik yang direkomendasikan untukmenjalankan tujuan tersebut telah
berubahsepanjuang waktu.
Ringkasnya merkantilisme mengganggap perekonomian
tunduk pada komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi di
lihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Organisasi
yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional
yang di sebut negara, memerintah di ats kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan
dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi bukan saling bertentangan.
Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya di hindari sejauh
mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan
mendapat prioritas.
2. Liberalisme ekonomi
Adam smith (
1723-90), bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar cenderung meluas
secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Juga menegaskan bahwa
pemerintah tidak boleh ikut campur .ekonomi liberal di sebut doktrin dan
serangkaian prinsip dalam mengorganisasikan dan mengatur pertumbuhan ekonomi,
dan kesejahteraan individu ( Gilvin 1987 : 27 ). Ekonomi liberaldidasarkan pada
pemikiran bahwa jika di biarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan
spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat
dalam proses produksi ekonomidan perdagangan. Kaum ekonomi liberal menolak
pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika
menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebgai konsumen
dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama
menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal selanjutnya menolak pandangan” zero
sum” kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara
sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonom liberal
terdahulu menyebut Laissez faire yaitu kebebasan pasar dari semua jenis
pembatasan dan peraturan politik.
Ringkasnya,
kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu
wilayah otonom dari masyarakat yangberjalan menurut hukum ekonominya sendiri.
Pertukaran ekonomi bersifat “ positive sum game” dan pasar cenderung akan
nampak memaksimalkan keuntungan bagi semua individu,rumah tangga, dan
perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan
wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar
individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya di dasarkan
perdagangan bebas.
3. Marxisme
Teori Marxis
dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflik
atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan
materi.Marxisme membuat
asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain;
sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para
pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi
yang mengejar akumulasi modal (kapital).
Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa
politik dan ekonomi sangat berkaitan,keduanya menolak pandangan kaum liberal
tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi ,
sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis
menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi kaum marxis,
perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan salah
satu kelas, kaum borjuis,memiliki alat-alat produksi. Kelas lain, kaum
protelar, hanya memiliki kekuatan kerjanya saja, yang harus di jual pada
borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja di banding yang ia dapatkan kmbali.
Terdapat nilai tambah yang di ambil kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan
kapitalis, dan keuntungan itu berasal dari eksploitasi tenaga kerja.
Pandangan
kaum Marxis tersebut disebut “Matrialisme”. Hal ini didasarkan pada
pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat mana pun hirau dengan
cara-cara bagaiman manusia menghasilkan alat-alat eksistensinya.
Teori ekonomi
politik internasional saat ini yang berdasarkan kerangka Marxisme adalah
analisis Immanuel Wallerstein tentang perkembangan sejarah perekonomian dunia
kapitalis (Wallerstein:1979:1991). Wallerstein memberikan banyak tekanan
pada perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik Internasional. Ia
mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang yang
telah menghasilkan hierarki dari wilayah core,semi periphery, danperiphery.
Yang kaya dari wilayah core (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang)
digerakkan atas penderitaaan wilayah periphery (Dunia Ketiga).
Wellerstein melihat akhir Perang Dingin dan kehancuran blok Soviet sebagai
akibat dari perkembangan perekonomian dunia kapitalis. Meskipun demikian,
prospek jangka panjang adalah kehancuran system kapitalis,
sebab. Kontradiksi dari system tersebut sekarang dibiarkan pada sekala
dunia. Keberhasilan, bukan kegagalan, merupakan ancaman nyata bagi kapitalisme
global, ketika kemungkinan perluasan semuanya digunakan, upaya tanpa akhir
dalam mencari keuntungan akan mengakibatkan pada krisis baru dalam perekonomian
kapitalis dunia yang, cepat atau lambat, akan menengarai kematiannya.
Kami dapat
meringkas poendekatan kaum marxis sebagai berikut. Perekonomian adalah tempat
eksploitasi da perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum
proletar. Politik sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas
ekonomi yang dominan juga dominan secara politik. Hal itu berarti bahwa dalam
perekonomian kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan
kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan
kontradiksi, baik antar Negara maupun antar kelas sosial. EPI marxis
selanjutnya hirau pada sejarah tentang perluasan kapitalisme global, perjuangan
antar kelas dan Negara yang telah membangkitkan kebangkitan di nseluruh dunia,
dan bagaimana transformasi yang revolusioner dari dunia tersebut mungkin
akan muncul.
|
PEMBANDING
|
MERKANTILISME
|
LIBERALISME
|
MARXISME
|
|
Hubungan
antara ekonomi dan politik
|
Politik yang
menentukan
|
Ekonomi
otonom
|
Ekonomi
yang menentukan
|
|
Aktor
utama.unit analisis
|
Negara-negara
|
Individu-individu
|
Kelas-kelas
|
|
Sifat
hubungan ekonomi
|
Konfliktual
zero sum game
|
Kooperatif
positive sum game
|
Konfliktual
|
|
Tujuan
ekonomi
|
Negara-negara
|
Memaksimumkan
kesejahteraan indidivu
|
Kepentingan
kelas
|
Bagan Tiga teori EPI
D. Teori
Pembangunan Dunia Ketiga
Teori
Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha
menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara yang
sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu
pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara adikuasa atau negara industri
maju.
Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan hidup atau
meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di pasar internasional.
Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat
dari:
1. Kekayaan
rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut
melalui produk nasional bruto dan produk domestic bruto.
2. Pemerataan:
tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang dilihat, tetapi juga
pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi ketimpangan yang besar antara
pendapatan golongan termiskin, menengah dan golongan terkaya. Bangsa yang
berhasil dalam pembangunan adalah bangsa yang tinggi produktifitasnya serta
penduduknya relatif makmur dan sejahtera secara merata.
3. Kualitas
kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life Index) yakni:
rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian
bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek huruf.
4. Kerusakan
lingkungan.
5. Kejadian
sosial dan kesinambungan.
Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah
internal.
Teori ini
menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor internal atau
faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang bersangkutan.
Ada banyak variasi dan teori
yang tergabung dalam kelompok teori ini antara lain adalah:
1. Teori yang
menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal dan
investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh para ekonom. Pelopor teori
antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang secara terpisah berkarya namun
menghasilkan kesimpulan sama yakni: pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya
tabungan dan investasi.
2. Teori yang
menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah McClelaw dengan konsepnya
The Need For Achievment dengan symbol n. ach, yakni kebutuhan atau dorongan
berprestasi, dimana mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia
wiraswasta dengan n.ach yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan
individu ketika seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.
3. Teori yang
menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh
nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Satu masalah
pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini) adalah tentang peranan agaman
sebagai faktor penyebab munculnya kapitalisme di Eropa barat dan Amerika
Serikat. Bagi Weber penyebab utama dari semua itu adalah etika protestan yang
dikembangkan oleh Calvin.
4. Teori yang
menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses
pembangunan sebelum lepas landas dimulai.
5. Teori ini
menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai
salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun
Teori ketergantungan.
Teori ini
pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah jawaban yang diberikan oleh
teori modernisasi. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang
terjadi di negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian
adalah akibat dari struktur pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian
dunia yang eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah.
Ada 6
inti pembahasan teori ketergantungan:
1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus.
2. Pakar eksternal melawan internal.
3. Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik
4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas.
5. Keterbelakangan melawan pembangunan.
6. Voluntarisme melawan determinisme
Teori Dinamika Produksi
Tahapan
pembangunan tidak hanya deskriptif, tidak pula hanya suatu cara untuk
menggeneralisir beberapa pengamatan faktual tentang urutan pertumbuhan
masyarakat. Tahapan pembangunan memiliki logika tersendiri yang
berkesinambungan. Tahapan tersebut mempunyai kerangka analitik yang berakar
pada teori dinamika produksi. Teori klasik pembangunan dirumuskan
berdasarkan asumsi dasar yang statis yang membatasi atau hanya mengijinkan variabel
yang paling relevan dengan proses pertumbuhan ekonomi.
E. Kombinasi
Teori-Teori Klasik
Pendekatan
Gilpin (1987) yang pada dasarnya merkantilis juga sesuai untuk mempelajari
kerangka politik mengitari aktivitas ekonomi. Pe3ndekatan itu mencerminkan premis
dasarnya bahwa Negara dan kekuatan politik militernya lebih penting dalam EPI
daripada bentuk-bentuk kekuatan lainnya, termasuk kekuatan ekonomi . Gilpin
menjadikan pernyataan kaum merkantilis tentang perekonomian internasional yang
liberal hanya dapat berfungsi ketika didukung oleh kekuatan politik yang
memimpin, disebut hegomon. Kami akan kembali pada persoalan ini dibawah.
Perdebatan
yang paling penting dimunculkan oleh teori-teori EPI berasal dari Merkantilisme
yang hirau dengan perlunya Negara yang kuat untuk menciptakan perekonomian
Internasional Liberal, yang berfungsi baik. Perdebatan yang paling penting
dipicu oleh marxisme yang hirau dengan pembangunan dan keterbelakangan didunia
Ke tiga. Akhirnay kaum ekonomi Liberal telah memicu sejumlah perdebatan dalam
berbagai macam isu. Kami memilih berkonsentrasi pada isu perubahan dalam
konteks globalisasi ekonomi.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Merkantilisme
menganggap perekonomian tunduk pada politik. Aktivitas ekonomi dilihat dalam
konteks yang lebih besar dari kekuatan Negara yang meningkat, kepentingan
nasional mengatur pasar. Kekayaan dan kekuatan merupakan tujuan yang saling
melengkapi bukan saling bersaing, tetapi ketergantungan ekonomi yang besar pada
Negara lain harus dihindari ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah,
kepentingan keamanan memiliki prioritas.
Ekonomi kaum
liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan wilayah otonom dari
masyarakat, berjalan sesuai dengan hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi
bersifat “positive sun game”, dan pasar akan cenderung memaksimalkan keuntungan
bagi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Perekonomian merupakan bidang
kerjasama yang slingmenguntungkan, antar Negara dan juga antar individu.
Dalam
pendekatan marxis perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar
kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik untuk sbagian
besar ditentukan oleh konteks sosio ekonomi. Kelas ekonomi yang paling dominan
juga dominan secara politik. EPI hirau dengan sejarah ekspansi kapitalis global
dan perjuangan antar kelas dan. Pembangunan kapitalis bersifat tidak seimbang
dan menghasilkan krisis dan kontradiksi baru, baik antar Negara maupun antar
kelas sosial.
EPI juga
mengangkat masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan berdaulat secara
langsung. Perekonomian nasional merupakan sumber daya yang sangat mendasar bagi
Negara-bangsa. Ketika perekonomian nasional berada dalam proses yang
terintegrasi ke dalam perekonomian dalam konteks glonalisasi ekonomi, dasar
keseluruhan bagi kenegaraan yang modern berubah dengan cara yang kritis.
Daftar Pustaka
Jemadu,
Aleksius. Politik Global Dalam Teori
dan Praktek. Graha Ilmu. Jakarta:
2008.
Refrensi
